Faperta IPB

Seminar Hasil Pendampingan APBNP 2017

NEWS

Seminar Hasil Pendampingan APBNP 2017

[boc_heading color=”#333333″]Seminar Hasil Pendampingan APBNP 2017[/boc_heading]

Jumat 8 Desember 2017, Dalam rangka mempertahankan swasembada dan swasembada berkelanjutan, kementrian pertanian tahun 2017 mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk penguatan perbenihan, perbibitan bagi komoditas strategis pangan pertanian. Komoditas strategis tersebut dikhususkan pada komoditas kedelai, bawang putih, bawang merah, aneka cabai, mangga, jeruk, kopi, kakao, kelapa dalam, serta program sinkronisasi akseptor Inseminasi Buatan (IB)

Badan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian mendapatkan mandat untuk melaksanakan pengawalan atau pendampingan guna pencapaian ketersediaan benih dan bibit, serta ketersediaan akseptor IB bagi petani dan kelompok tani sebagai penerima manfaat.

Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu universitas mitra yang berada di bawah koordinasi Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Bogor ikut serta dalam kegiatan pendampingan dan  pengawalan yang dilakukan oleh alumni dan mahasiswa. IPB melakukan pendampingan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Majalengka.

Pada kesempatan kali ini, dari hasil pendampingan tersebut telah dilaksanakan pendampingan APBNP di kabupaten di kabupaten Majalengka, Garut, dan Cirebon pada bulan Oktober sampai dengan Desember dengan jumlah 60 orang pendamping, kata Dr.Ahmad Junaedi Selaku Tim pendampingan. Dr. Agus Purwito dalam kata sambutannya, beliau mengatakan bahwa “dengan adanya pendampingan ini kita dapat mengetahui kondisi lapang dang bagaimana kelembagaan petani, sebagai penengah harus mampu mengakomodir tekanan dari atas pemerintah maupun dari bawah (petani).” Jelas Dekan Faperta.

Begitu juga dengan pemaparan Dr.Nurhayati selaku Wakil dekan sebagai koordinator program bahwa “pada pendampingan APBNP ini hal yang penting untuk diperhatikan terutama adalah sinkronisasi keinginan petani tehadap pemerintah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah  adalah bagaimana penerimaan petani terhadap bantuan yang diberikan pemerintah,” Ungkapnya.