Month: September 2017

“Visi dan Misi Faperta mengarahkan bahwa pada tahun 2030 Faperta harus dapat menjadi lembaga pendidikan dan penelitian bidang pertanian yang bertaraf internasional, menghasilkan IPTEKS dan inovasi serta SDM yang berdaya saing global dan berkontribusi mengatasi berbagai tantangan bidang pertanian”

Fakultas Pertanian (Faperta) adalah salah satu fakultas tertua di IPB. Faperta telah banyak menorehkan berbagai prestasi dalam pengembangan SDM berkualitas dan menghasilkan IPTEKS serta banyak menghasilkan inovasi untuk pembangunan nasional. Capaian ini karena Faperta IPB memiliki dosen dengan kualitas terbaik di Indonesia saat ini. Faperta IPB harus menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Seperti diketahui bahwa sektor pertanian Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah dan tantangan, baik on farm maupun off farm. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan globalisasi pada umumnya memerlukan daya saing yang tinggi di berbagai bidang terutama di bidang SDM. Negara yang memiliki daya saing yang rendah akan menghadapi berbagai dampak negatif, baik dalam penguasaan sumberdaya,teknologi, inovasi, meningkatnya impor, termasuk impor tenaga kerja pertanian terdidik. Continue reading “Membangun Faperta Yang Berdaya Saing Tinggi”

Wawancara

Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr

Lahan Sawit Terdampak Aturan Gambut

Gaya bicaranya tegas, lugas, dan meledak–ledak, ketika Buletin Faperta berkunjung ke ruang kerjanya. Dosen yang sekaligus pakar ilmu tanah yang masih aktif mengajar di Fakultas Pertanian ini, memaparkan penjelasan mengenai polemik gambut yang sedang hangat diperbincangkan banyak orang. Topik menarik yang dibahas sore itu, yakni soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, yang dampaknya meresahkan masyarakat yang telah menanam sawit di lahan gambut. Apalagi jika lahannya masuk ke dalam peta kawasan lindung gambut pada Kawasan Hidrologis Gambut (KHG). Restorasi kawasan lindung gambut di areal yang telah ditanami sawit akan banyak menemui masalah karena mengubah lahan sawit yang ditanam di lahan tersebut menjadi hutan lindung. Masalah makin sulit jika sejatinya lahan sawit itu ternyata berada di tanah mineral tetapi dimasukkan ke dalam kawasan lindung gambut. Ada 4 regulasi penerapan peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut seolah-olah terlalu dipaksakan. Empat peraturan tersebut adalah (1) luas lahan yang perlu dijadikan kawasan lindung sebesar 30% dari KHG, (2) kedalaman muka air harus 0,4 meter, (3) lahan gambut 3 meter dan (4) adanya pirit di permukaan tanah, menjadi persoalan dan perdebatan saat ini. Bagaimana pandangan seorang pakar ilmu tanah Divisi Pengembangan Sumberdaya Fisik Lahan melihat regulasi PP Nomor 57/2016 tersebut, berikut petikan wawancaranya; Continue reading “Lahan Sawit Terdampak Aturan Gambut”