Sanksi Menyelundupkan Benih dan Bibit Impor Tanpa Izin

Demi keamanan dan antisipasi impor luar negeri khusunya pangan, perlu adanya pengawasan khusus dalam hal proses karantina, hal ini dikemukakan Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Banun Harpini dalam seminar Nasional “Pemeriksaan Karantina dalam rangka Keamanan Pangan yang Berkualitas dan Mendukung Kebijakan Dwelling Time” dilansir dalam berita online Agroindonesia.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, peran karantina berfungsi sebagai pencegahan masuknya berbagai ancaman penyakit tumbuhan yang telah ditemukan karantina, berupa 800 jenis organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) meliputi mikroba, bakteri, kapang, khamir, protozoa, virus, kritil dan sebagainya, sedangkan gangguan keamanan pangan dari bahan kimia adalah residu pestisida.

Disamping banyaknya permintaan impor pangan yang sedang naik, seperti pada saat memasuki musim tanam bawang putih Juni 2017, petani sulit sekali mencari bibit dan seketika melonjaknya harga bawang putih membuat pemerintah menggelontorkan 25.000 ton bawang putih asal Cina dan India guna menstabilkan harga bawang putih di pasaran.

Wakil Ketua Departemen Agronomi dan Holtikultura divisi Ilmu dan Teknologi Benih Fakultas Pertanian Dr. Ir. Asep Setiawan, M.S, memberikan pendapatnya soal pangan yang menyangkut kebijakan dalam mengatur keamanan dari segi impor. “Impor merupakan hal yang biasa saja sejauh memang diperlukan dan dilakukan dengan mengikuti prinsip kehati-hatian. Sisi regulasi tentunya harus banyak berperan, mengimpor pangan atau benih dari negara manapun beresiko membawa penyakit, regulasi yang ada tidak boleh dilanggar, impor harus dilakukan mengikuti sesuai prosedur karantina dan tidak boleh dilanggar.” Ucapnya.

Semua produk impor, termasuk benih/bibit harus memiliki izin. Prosedur karantina, meminimalisir terjadinya penyebaran hama dan penyakit tanaman. Bukan hanya pengusaha besar,dalam hal impor acap kali pelanggaran juga dilakukan secara individual oleh peneliti yang membawa benih/bibit impor untuk penelitian tanpa prosedur yang benar. “Peneliti yang membawa benih/bibit untuk dijadikan penelitian seharusnya melaporkan kepada pihak karantina, benih /bibit dalam jumlah sedikit juga harus memiliki izin, jika ada virus terbawa siapa yang akan bertanggung jawab, membawa bibit tanpa izin dari negara lain bisa dianggap pencurian. Peneliti pun perlu melengkapi import permit, export permit, phytosanitary dan MTA agreement jika akan import atau export bibit untuk penelitian”, tambahnya.

Menyelundupkan bibit/benih secara individual kerap terjadi, bahkan  pemusnahan bibit/benih di Bandar Udara Soekarno Hatta sering dilakukan. Benih/bibit impor perlu mendapatkan izin dari Dirjen terkait. “Bibit/benih yang akan dibawa ke dalam negeri perlu sertifikat resmi, melihat perspektif karantina, bibit/benih tanaman harus mempunyai sertifikat kesehatan dari pengimpor, apakah dari negeri asalnya tanaman ini bebas dari penyakit, kemudian memasuki tahap karantina bibit/benih ini apakah sudah ada yang membawa atau belum dan tentunya harus mengantongi izin dari Direktorat Perbenihan”, Kata Kepala Badan Karantina Banun Harpini.

Jika masih sengaja menyelundupkan bibit dan benih tanpa izin, Kementrian Pertanian tak sungkan-sungkan  akan memberi sanksi hukuman 3 tahun penjara atau denda sebesar 150 juta. Sedikit banyaknya bibit/benih tanaman tanpa mengantongi surat izin tidak akan mengurangi sanksi hukuman tersebut.

Bersama peran karantina untuk mewujudkan pangan impor yang sehat, impor bukan hal yang dilarang, tetapi jika impor mengikuti prosedur karantina yang benar, tentunya tidak akan menimbulkan masalah. Fakultas Pertanian IPB Bogor dalam hal ini harus terlibat dan turut berkontribusi dalam pembuatan regulasi. Sebagai penentu kebijakan tentu ada pada pemerintah.***