Lahan Sawit Terdampak Aturan Gambut

Wawancara

Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr

Lahan Sawit Terdampak Aturan Gambut

Gaya bicaranya tegas, lugas, dan meledak–ledak, ketika Buletin Faperta berkunjung ke ruang kerjanya. Dosen yang sekaligus pakar ilmu tanah yang masih aktif mengajar di Fakultas Pertanian ini, memaparkan penjelasan mengenai polemik gambut yang sedang hangat diperbincangkan banyak orang. Topik menarik yang dibahas sore itu, yakni soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, yang dampaknya meresahkan masyarakat yang telah menanam sawit di lahan gambut. Apalagi jika lahannya masuk ke dalam peta kawasan lindung gambut pada Kawasan Hidrologis Gambut (KHG). Restorasi kawasan lindung gambut di areal yang telah ditanami sawit akan banyak menemui masalah karena mengubah lahan sawit yang ditanam di lahan tersebut menjadi hutan lindung. Masalah makin sulit jika sejatinya lahan sawit itu ternyata berada di tanah mineral tetapi dimasukkan ke dalam kawasan lindung gambut. Ada 4 regulasi penerapan peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut seolah-olah terlalu dipaksakan. Empat peraturan tersebut adalah (1) luas lahan yang perlu dijadikan kawasan lindung sebesar 30% dari KHG, (2) kedalaman muka air harus 0,4 meter, (3) lahan gambut 3 meter dan (4) adanya pirit di permukaan tanah, menjadi persoalan dan perdebatan saat ini. Bagaimana pandangan seorang pakar ilmu tanah Divisi Pengembangan Sumberdaya Fisik Lahan melihat regulasi PP Nomor 57/2016 tersebut, berikut petikan wawancaranya;

Melihat konservasi ekosistem gambut itu sangat penting, hal apa yang paling krusial mengenai PP Nomor  57/2016 tentang regulasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut?

Regulasinya sepertiga lahan gambut akan dijadikan hutan lindung, tetapi kenyataannya bukan dari lahan gambut tetapi dari kawasan hidrologis gambut yang luasnya hampir dua kali luas lahan gambut. Kemudian dalam peta KHG bukan sepertiganya tetapi separuh dari KHG dijadikan kawasan lindung gambut. Kenyataan  lahan yang sudah ditanami sawit jika masuk ke dalam kawasan lindung gambut akan diubah menjadi kawasan lindung. Hal ini yang memicu perselisihan diantara dua kubu pro pemanfaatan dan pro perlindungan gambut. Konflik ini tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan khususnya perdagangan minyak dunia.

Mengapa hal ini menjadi perselisihan, apakah PP tersebut dinyatakan tidak obyektif?

Perdebatan soal gambut menjadi masalah yang tidak terselesaikan, penyelesaian secara ilmiah menjadi hal yang menarik pada persoalan ini. Perdebatan soal gambut tidak jauh-jauh semuanya ada di ilmu tanah. Mengapa ini tidak bisa diselesaikan? Salah satu di antaranya pemerintah memaksakan sepertiga kawasan hidrologis gambut harus dijadikan berfungsi lindung. Padahal dalam definisi kawasan hidrologis gambut itu tidak seluruhnya lahan gambut. Kira-kira hampir separuhnya adalah tanah mineral. Kalau di dalam tanah mineral dijadikan kawasan lindung gambut, maka segala macam tanaman budidaya di tanah tersebut harus diubah menjadi hutan lindung.  PP itu semestinya mengatur fungsi lindung dan budidadaya secara seimbang tetapi kenyataannya hanya fungsi lindung yang banyak pembahasannya.

Pembagian kawasan gambut itu seperti apa?

Fungsi lindung itu seharusnya sepertiga dari luas gambut, tetapi dalam peta yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) luas KHG (Kawasan Hidrologis Gambut) menjadi 24.2 juta ha hampir dua kali luas lahan gambut menurut BBSDLP yaitu 14.9 juta ha. KHG merupakan suatu daerah yang ditetapkan yang merupakan ekosistem gambut yang terletak diantara dua sungai. Persoalannya adalah menurut PP sepertiga dari KHG itu harus menjadi kawasan lindung, kenyataannya justru separuh dari KHG yaitu 12.0 juta ha dijadikan fungsi lindung. Berarti banyak kebun-kebun harus diubah menjadi hutan lindung. Akibatnya, orang-orang yang bekerja di gambut baik yang ditanami sawit maupun hutan tanaman industri (HTI) menjadi resah.

Soal empat penerapan peraturan perlindungan pengelolaan ekosistem gambut, mengapa menetapkan fungsi lindung sebesar 30%?

Lahan gambut itu sumber airnya berasal dari hujan. Di gambut tidak ada sumber air lain selain sumber air dari hujan. Jika seluruh areal gambut dibuka dan diturunkan airnya, maka dimusim kering akan terjadi kekeringan dan akan memicu kebakaran. Jika gambut terbakar maka akan terjadi kerusakan gambut. Konsepnya memang jangan membuka seluruh areal hutan gambut. Gambut yang tidak dibuka akan menjadi cadangan air. Nah sekarang yang sudah dibuka bagaimana? Yang bijaksana tentunya gambut yang masih tersisa itu yang kemudian dipertahankan sebagai hutan lindung gambut sedangkan yang sudah digunakan diatur agar produksi bisa berlanjut.

Kira-kira anda setuju jika sepertiga lahan gambut dikonservasi?

Ok!  kalau pada lahan gambut selisih tingginya ada. Sekarang kalau gambutnya sudah nggak ada bagaimana melindunginya? Tidak bisa lahan gambut yang sudah habis gambutnya dijadikan fungsi lindung. Lagipula penetapan fungsi lindung itu bukan dari luas lahan gambut tetapi dari KHG. Kawasan hidrologis gambut itu di dalamnya banyak tanah mineral dan sebagian tanah mineral itu masuk ke dalam kawasan lindung gambut. Ini yang tidak betul.

Berarti ada konsep yang salah di dalam PP?

PP itu ditolak mentah-mentah oleh perusahaan, ini topik yang paling hangat. Kenapa PP ini meresahkan, karena PP ini tidak bisa diimplementasikan. Kalo kamu punya kebun, tiba tiba berfungsi lindung, modal membuka kebun itu siapa yang akan mengembalikan? Kemudian gambut yang sudah dibuka habis gambutnya, kan bagus pikirnya dijadikan lindung gambut. Tetapi ingat tidak akan terbentuk gambut lagi dalam waktu singkat. Terus kalau jadi hutan lindung, untuk apa hutannya? Kalau sudah datar mau datang air dari mana? Mereka salah konsep,BRG (Badan Restorasi Gambut) salah konsep membentuk gambut itu sulit,  nggak gampang bikin gambut.

Termasuk kedalaman muka air harus 40 cm yang jadi persoalan?

Menurut PP itu kedalaman air tanah harus 40 cm. Mengapa mengatur air tidak bisa di angka 40 cm, karena jika kita menanam tanaman keras, akar diatas 40 cm sebagai pijakan tidak cukup, kalau tanaman pangan mungkin cukup 40 cm. Kalau musim hujan saya setuju air di angka 40 cm, tetapi di musim kemarau sehebat-hebatnya gambut menahan air, permukaan air tanah akan turun karena air menguap juga.

Lantas, bagaimana hubungan muka air tanah dan kebakaran?

Menurut PP itu, air tanah harus dijaga 40 cm. Hal itu tidak mungkin sehingga klaim PP itu berlebihan (over claim). Penarikan kesimpulan yang over claim dari fakta kebakarannya ada dilahan budidaya, penelitiannya di hutan, pengukuran air tanahnya di hutan, bukan di ladang petani. Jadi kesimpulannya benar jika 40 cm muka air tanah di sumur hutan, akan ada kebakaran di lahan petani. Ini sama saja dengan jika fluktuasi suhu badan dihubungkan dengan fluktuasi dolar, tidak ada hubungannya dan tidak nyambung. Jadi itu polemik terkait hubungan antara muka air tanah dan kebakaran. Seharusnya ada pernyataan jika permukaan air tanah dihutan 40 cm, hati-hati dilapangan akan ada kebakaran.

Ketentuan PP, lahan yang berpirit harus dijadikan kawasan lindung. Bagaimana menurut anda ?

Tanah pasir berpirit harus masuk ke kawasan lindung. Dikiranya tanah berpirit itu tanah yang tidak bisa dikelola. Saat ini lahan berpirit sudah banyak yang berhasil ditanami sawit. Memang dunia perguruan tinggi banyak ketinggalan dengan kenyataan di lapang. Masalah pirit ini memang menakutkan banyak orang karena di banyak tulisan, tanah berpirit itu tanah yang bermasalah, kalau pirit teroksidasi maka pH tanah menjadi sekitar 3 sangat asam dan sangat miskin sehingga tidak ada pohon yang bisa tumbuh, hanya semak belukar saja yang biasa tumbuh. Padahal di Vietnam tanah berpirit sudah menjadi areal tanaman padi. Di Indoneisa sejak  tahun 2004 sudah sukses menanami lahan berpirit dengan tanaman sawit dan akasia sebagai hutan tanaman industri (HTI). Saat ini saya kira lebih dari 1 juta hektar lahan berpirit sudah ditanami sawit dan HTI.

Adakah cara untuk mensinergikan dari dampak negatif tentang PP ini?

Kan fakta dilapangan sebetulnya nggak ada masalah, jadi untuk apa mengembalikan lahan pertanian yang nggak masalah menjadi hutan lindung. Kita juga butuh makan, kalau Indonesia sudah kaya sih nggak apa-apa banyak lahan pertanian dijadikan kawasan lindung. Menggunakan kekuasaan untuk menjadikan lahan pertanian yang dikelola petani miskin menjadi kawasan lindung, kan kasian petani. PP ini memang menjadi sumber konflik besar ke depan. Sebetulnya perdebatan ini bisa diselesaikan dengan cara yang arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, seperti kepentingan pihak pengusaha yang sudah punya ijin, kepentingan ekonomi nasional, dan kepentingan masyarakat petani.  Perlu ada seminar besar yang membahas berbagai aspek secara ilmiah terkait dampak yang ditimbulkan dari PP ini serta membahas pasal-pasal mana yang tidak bisa diimplementasikan. ***