All for Joomla All for Webmasters

Artikel Opini
Dr. Ir. Suwardi, M.Agr

Dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB

Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia (HMGI)

 

Polemik PP Gambut, Tidak Pro Lahan Pertanian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut menjadi sebuah polemik dan memperoleh kritikan dari masyarakat pengguna gambut, khususnya di kawasan budidaya. PP tersebut hanya mementingkan perlindungan gambut dan tidak mempertimbangkan pengelolaan gambut untuk budidaya. Padahal gambut sebagai sumberdaya alam mempunyai fungsi lindung dan sekaligus fungsi budidaya yang hendak diatur dalam PP.

PP Nomor 57/2016 yang baru saja diterbitkan, merupakan hasil perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sejak tiga tahun yang lalu. Polemik ini membahas 4 pokok persoalan, yakni; (1) luasan lahan yang perlu dijadikan kawasan lindung sebesar 30% dari kawasan hidrologis gambut (2) kedalaman muka air tanah 0.4 m, (3) gambut lebih dari 3 m, dan (4) jika adanya pirit di permukaan tanah harus menjadi fungsi lindung. Namun demikian perubahan yang dilakukan pada PP pengganti tidak menyangkut pokok persoalan yang menjadi perselisihan, namun justru pada masalah yang tidak substansial, akibatnya polemik terus berjalan sampai saat ini.

Mengapa tarik-menarik pengelolaan gambut ini menjadi begitu tegang. Tentu hal ini tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan. Luas lahan gambut Indonesia 14.9 juta ha, sebagian telah digunakan untuk budidaya pertanian seperti sawit, akasia, karet, padi, dan tanaman lainnya yang luasnya telah mencapai sekitar 4 juta ha. Gambut yang awalnya merupakan lahan marginal yang tidak dilirik sebagai lahan pertanian, dengan perkembangan ilmu dan teknologi telah dapat digunakan sebagai lahan pertanian terutama untuk perkebunan sawit dan akasia. Kehadiran PP tentang gambut tersebut bukan hanya hendak menjadikan lahan gambut sebagai fungsi lindung tetapi hendak merubah lahan gambut yang telah menjadi lahan budidaya menjadi kawasan lindung. Ada apa sesungguhnya yang tersembunyi di balik pasal-pasal dalam PP gambut tersebut?

Kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan lahan gambut yang sebelumnya merupakan lahan marginal, saat ini dapat digunakan untuk usaha pertanian seperti penanaman hutan tanaman industri (HTI), kelapa sawit, karet, padi, dll. Di sisi lain, sejarah pemanfaatan lahan gambut di Indonesia untuk pengembangan pertanian melalui transmigrasi telah merusak banyak lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. PP Gambut tersebut seharusnya disambut gembira oleh semua pihak termasuk memayungi usaha pertanian berbasis lahan gambut dan usaha pelestarian ekosistem gambut. Apa sebenarnya isi dari PP 57/2016 yang diprotes banyak pihak, apakah dalam pembahasan PP tersebut tidak melibatkan mereka.

Baca Selengkapnya di Buletin Faperta IPB

Leave A Comment

Translate »